Sejarah Dan Perkembangan Pidana Denda

BAB II

 Pembahasan
Hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana di fungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan. dalam hal ini Simons mengatakan bahwa stelsel pidana merupkan bagian terpenting dari KUHP. Lebih jauh lagi Koesnoen S.H. mengemukakan bahwa kedudukan pidana sangat penting dalam politik kriminal, lebih penting dari hokum dari hokum pidana nya sendiri.
Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana. Harta benda yang manakah yang di maksudkan?
Apabila kita perhatikan bunyi ketentuan KUHP maupun UU lain maka jelaslah bahwa harta benda yang dimaksudkan adalah dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natura atau barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.
Sebagai salah satu jenis pidana denda , tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuatan undang-undang) tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang (eksekutif) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan.
Selanjutnya efektifitas suatu pemidanaan tergantung pada suatu jalinan mata rantai tahap-tahap atau proses sebagai berikut:
a. Tahap penetapan pidana (denda) oleh pembuat undang-undang,
b. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana (denda) oleh pengadilan, dan
c. Tahap pelaksanaan pidana (denda) oleh aparat yang berwenang.
Tetapi di samping faktor-faktor diatas, efektifitas pidana denda itu sangat tergantung pula pada pandangan dan penilaian masyarakat terhadap pidana denda. Apabila masyarakat masih melihat pidana denda sebagai hal yang kurang memenuhi rasa keadilan.

 

I. Sejarah Dan Perkembangan Pidana Denda
Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan.                   Korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang. Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana penjara. Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatifkan dengan penjara. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan mendapatkan pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hukum pidana denda yang dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar.
Pada penelusuran sejarah tentang pidana denda, diketahui bahwa cara pemidanaan pidana denda amat tua, akan tetapi jalan kemenangannya baru dimulai seratus tahun terakhir. Tentang sejarah penerapan pidana denda, ada 4 (empat) periode cara penerapannya yaitu sebagai berikut.

a.  Pada awal abad pertengahan dengan dikenal sebagai sistem ganti rugi atau sistem di mana semua perbuatan pidana diselesaikan dengan sistem pembayaran uang, binatang atau sejenisnya menurut daftar tarif yang sudah ditentukan. Pada periode ini penjara tidak dikenal dan jenis pekerjaan utama adalah pertanian.

b.  Terjadi pada akhir abad pertengahan, dengan berkembangnya jumlah penduduk, terjadilah banyak permasalahan sosial, kemerosotan ekonomi dan peningkatan kejahatan terhadap harta kekayaan, sehingga melahirkan suatu sistem untuk menyakiti penjahat melalui penerapan pidana secara kasar.

c.  Pada 1600-an sampai Revolusi Industri, yang berkembang pada masa itu adalah penerapan pidana penjara, yang mengalami berbagai macam perubahannya.

d.  Pada abad kedelapan belas dengan ditandai munculnya pidana mati, sebagai upaya untuk menakut-nakuti rakyat miskin yang sudah kebal terhadap pidana perampasan kemerdekaan.

2. Sistem Pembayaran Pidana Denda

Mengacu pada pengertian “sistem pemidanaan” sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab terdahulu, maka hakikat dari sistem pidana denda adalah mencakup keseluruhan ketentuan perundang‑undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan/dioperasinalisasikan/difungsionalisasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (denda).             Sebagaimana telah disinggung, bahwa setiap jenis pidana apapun selalu memiliki ciri/karakteristik tersendiri. Demikian pula halnya dengan pidana denda, selain memiliki ciri yang terwujud dalam kebaikan dan kelemahannya, juga memiliki ciri lain yang menonjol yakni bersifat ekononomis. Oleh sebab itu pidana denda mempunyai nilai relatif, artinya mudah berubah nilainya karena pengaruh perkembangan ekonomi suatu masyarakat, baik dilihat secara nasional maupun internasional.

Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (privaat).  Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu.

  1. Sistem adalah adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu.

3. Kelemahan dan kekurangan Pidana denda

Setiap jenis sanksi pidana apa pun pada prinsip mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Disadari atau tidak, acapkali sorotan tajam lebih condong mengarah pada kelemahan/keburukannya dibanding menyoroti sisi kebaikannya. Terlebih apabila itu menyangkut apa yang disebut “pidana” yang oleh sementara kalangan selalu digambarkan sebagai perlakuan perlakuan yang kejam.

A. Kelemahan-kelemahan yang terkandung pada pidana denda, yakni :

1.  Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah.

4. Efektifitas pidana denda.
Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh bauk dalam bidang legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Menurut Muladi dan Barda Nawawi arief, dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai:
a. System penerapan jumlah atau besarnya pidana.
b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif indonesia, maka pertama-tama kita bertolak dari ketentuan pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa:
1. Pidana pokok, terdiri dari:
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, terdiri atas:
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman keputusan hakim.
Berdasarkan urutan pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok yang paling ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian. Berbeda dengan Rancangan KUHP pada pasal 58 ayat (2) yang tegas-tegas menyatakan bahwa:” urutan pidana pokok diatas menentukan berat ringan nya pidana”.
Pidana denda dalam KUHP diancam terhadap seluruh tindak pidana pelanggaran (dalam buku III KUHP) dan juga terhadap tindak pidana kejahatan (dalam buku II KUHP), tetapi kejahatan-kejahatan ringan dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kebanyakan pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan atau penjara. Muladi dan Barda nawawi mengemukakan bahwa “sedikit sekali” tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda: untuk kejahatan dalam buku II hanya terdapat dalam satu delik, yaitu dalam pasal 403, sedangkan untuk pelanggaran buku III hanya terdapat dalam 40 pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

Kesimpulan
Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Tetapi walaupun sudah lama di kenal tapi pidana denda di indonesia ini masih tergolong “Miskin”, hal ini di mungkin merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan.
Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana.
pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuatan undang-undang) tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang (eksekutif) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Penutup
Demikianlah makalah ini saya buat, pasti banyak kesalahan dan kekurangannya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            DAFTAR PUSTAKA
1. Lokman, loebby, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda. Jakarta, BPHN Dep.Keh.RI, 1992
2. M. Hamdan,”Politik Hukum Pidana” Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1974
3. Muladi dan Barda Nawawi A. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni. 1992
4. Soedjono D, “Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum” Jakarta, Rajawali Press. 1984

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s