PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM SEJAK ZAMAN PURBAKALA HINGGA SAAT INI.

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM SEJAK ZAMAN PURBAKALA HINGGA SAAT INI.

 

I. MASA YUNANI

a. Masa pra sokrates (± 500 S.M)

Dimulai dengan masa pra-Socrates (disebut demikian oleh karena para filsuf pada masa itu tidak dipengaruhi oleh filsuf besar socrates). Boleh dikatakan filsafat hukum belum berkembang, alasan utama karena para filsuf masa ini memutuskan perhatianya kepada alam semesta, yaitu yang menjadi masalah bagi mereka tentang bagaimana terjadinya alam semesta ini. Mereka berusaha mencari apa yang menjadi inti alam. Filsuf Thales yang hidup pada tahun 624 – 548 S.M. Mengemukakan bahwa alam semesta terjadi dari air. Anaximandros mengatakan bahwa inti alam itu adalah suatu zat yang tidak tentu sifat-sifatnya yang disebut to apeiron.Anaxsimenes berpendapaat sumber dari alam semesta adalah uadara. Sedangkan Pitagoras yang hidup sekitar 532 S.M. bilangan sebagai dasar segala-galanya.

Filsuf lainya yang memberikan perhatian kepada terjadinya alam adalah Heraklitos, ia mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dari api. Dia mengemukakan suatu slogan yang terkenal hingga saat ini, yaitu Pantarei yang berarti semua mengalir. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak henti-hentinya berubah.

Dari sekian filsuf alam tersebut diatas. Pitagoras menyinggung sepintas tentang salah satu isi alam semesta. Tiap manusia itu memiliki jiwa yang selalu berada dalam peroses Katharsis, yaitu pembersihan diri. setiap kali jiwa memasuki tubuh manusia, maka manusia harus melakukan pembersihan diri agar jiwa tadi dapat masuk kedalam kebahagiaan. Jika dinilai tidak cukup untuk melakukan katharis jiwa itu akan memasuki lagi tubuh manusia yang lain. pandangan Pitagoras diatas penting dalam kaitanya dengan mulai disinggungnya manusia sebagai objek filsafat. Sebab sebagaimana telah disinggung dimuka, hanya dengan kaitan manusia ini, pembicaraan akan sampai kepada hukum.

Beberapa penulis sejarah filsafat hukum mengungkapakan bahwa Socrateslah yang pertama-tama memberikan perhatian sepenuhnya kepada manusia. Ia berfilsafat tentang manusia sampai kepada segala seginya. Diperkirakan filsafat hukum lahir pada masa ini, kemudian mencapai puncakanya melalui tangan para filsuf besar lainya. hanya dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa perkembangan filsafat hukum pada kedua masa tersebut agak berbeda dengan situasi lingkungan yang menyebabanya.

Kaum Sofis yang lahir pada abad lima dan permulaan abad keempat sebelum Masehi menekankan perbedaan antara alam (Phisis) dan konvensi (nomos). Hukum mereka masukkan kedalam kategori terakhir karena menurutnya hukum adalah hasil karya cipta manusia (Hukum invention) dan menjustifikasi (membenarkan) kepatuhan terhadap hukum sjauh memajukan keuntungan bagi yang bersangkutan. Pada masa ini masalah filsafat hukum yang penting untuk pertama kalinya dirumuskan meski gagasan tentang hukum keadilan, agama, kebiasaan, dan moralitas untuk sebagian besar tidak didefenisikan. Mulai ada usaha-usaha untuk merumuskan hukum dalam defenisi formal. Alcibiades (Xenophon, Memorabilis 1,2) mengatakan pada Pericles bahwa tidak ada seorangpun yang patut menerima pujian kecuali jika ia mengetahui apa suatu (aturan) hukum itu. Pericles menjawab bahwa aturan hukum adalah apa yang disetujui dan diputuskan (enacted) oleh mayoritas dalam dewan.Kepatuhan yang diperoleh hanya dengan paksaan (Compulsion) kekuatan saja dan bukan hukum, sekalipun aturan hukum itu diperlakukan oleh kekuasaan yang sah (Souvereign power) dalam negara.

b. Masa Socrates, Plato dan Aristoteles

Socrates (469-399 SM) menurut para penulis filsafat hukum yang mengungkapkan bahwa orang pertama atau peletak dasar pemikiran tentang manusia. Ia berfilsafat tentang manusia sampai kepada segala seginya, sehingga filsafat hukum dimulai pada masa ini, kemudian mencapai puncaknya sesudah socrates. Socrates memandang bahwa tugas utama negara adalah mendidik warganya dalam keutamaanya, taat kepada hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keadilan menjadi jiwa dari pemikiran hukum baik pada Plato (427-347 SM) maupun Aristoteles. Plato percaya bahwa menegakkan keadilan harus menjadi tujuan negara. Karena itu, hukum dan keadilan menempati kedudukan sentral dalam politik. Keadilan dan hukum yang adil itulah yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan dari karyanya, yaitu Republic. Dalam dialog panjang antara Socrates dengan Glaucon, Polemarchus, Ademantus, Niceratus, dan yang lain. Plato menekankan pentingnya membedakan tindakan yang adil dari tindakan yang tidak adil, manusia yang adil dari manusia yang tidak adil (Plato, 1968:Book One)
Keadilan bagi Plato menjadi penting bukan karena membawa manfaat praktis yang dipahami kaum sofis. Keadilan merupakan keutamaan atau ideal yang bernilai dalam dirinya sendiri. Dengan demikian berbuat adil adalah perbuatan yang baik. Menolak undang-undang yang diskriminatif, dan dengan itu membela keadilan, merupakan tindakan yang baik yang harus dilakukan tanpa harus bertanya apakah subjek mendapat manfaat praktis dari itu atau tidak. Dengan kata lain, keadilan merupakan nilai yang harus dibela tanpa harus dilihat apakah pemembelaan terhadap keadilan secara konkret memberi manfaat bagi pembelanya atau tidak. Singkatnya keadilan pantas untuk dibela karena bertindak adil itu baik, dan sebalikknya tidak baik. Karena dalam dirinya sendiri baik maka keadilan harus menjadi watak manusia. Orang baik adalah orang yang mampu bertindak adil.

Dengan demikian, keadilan merupakan nilai moral yang menentukan kualitas keperibadian manusia. itulah sebabnya negara dimana manusia hidup dan berkembang,menurut Plato juga harus dibangun diatas pondasi keadilan. Dalam karyanya, Repulic, Plato menyebut negara idealnya dengan nama “The city of Justtice”. Dalam negara seperti itu setiap masyarakat harus berkontribusi bagi tegaknya republik keadilan dengan menjalankan tugasnyan masing-masing secara konsekuen dan dengan penuh disiplin. Plato lalu membagi masyarakat kedalam tiga kelompok: (1) Pemimpin (2) Kesatria (3) Petani dan pedagang. Kelompok pertama bertugas memimpin negara karena mereka dipercaya memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang memadai untuk memimpin secara adil. Kelompok kesatria bertugas membela negara. Untuk menjadi pembela profesional, mereka harus dijauhkan dari hak milik peribadi, termasuk tidak diperkenankan memiliki istri dan anak. mereka hanya diperkenankan memiliki hal tertentu sejauh itu perlu untuk mendukung tugas profesionalnya dalam membela negara. Sementara kelompok ketiga yaitu petani dan pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh anggota masyarakat. Supaya menjalankan tugasnya dengan baik, kelompok ketiga ini tidak diberi peluang untuk memimpin negara. Keadilan ditegakan apabila setiap kelompok berfungsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing (Plato 1968: Book Six).

Aristoteles, murid Plato, meneruskan jejak gurunya menekankan tentang pentingnya hukum dan ketertiban dalam politik. Melalui karyanya Politicsm Aristoteles menekankan pentingnya polis dalam kehidupan manusia (Aristotle, 1998: Book ll, Chp. 1, 2, 4; Book lll,Chp. 16; Book lV, Chp.1). Memahami manusia sebagai political animals, Aristoles memandang penting untuk menata hidup manusia melalui hukum dan konstitusi yang ideal. Hanya melalui kehidupan dalam polis yang dikelola dengan berpedoman pada konstitusi yang adil, manusia mencapai kebahagiaan (eudaimonia) yang menjadi tujuan utama hidup manusia. Karena itu bagi aristoteles apa yang disebut sebagai hukum adalah tatanan atau tertib. Hukum yang baik merupakan tatanan yang baik. Itu berarti bahwa hukum harus mendorong manusia mencapai kebahagiaan.
            Dengan demikian hukum bagi aristoteles bukan sekedar konvensi yang bertujuan praktis. Masyarakat dalam arti sesungguhnya menurut Aristoteles tidak melihat hukum sekedar alat bagi manfaat praktis. Karena itu dengan menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan hukum, Aristoteles menegaskan bahwa hukum memiliki tujuan yang luhur, lebih sekedar kepentingan alat untuk mengelola kekuasaan, mengatur lalu lintas, menghukum pelaku kejahatan, atau memaksa warga negara membayar pajak, misalnya. Pemenuhan tujuan praktis seperti ini menjadi tidak bermakna ketika dengan itu manusia tidak mengalami kebahagiaan. Karena itu demi kebahagiaan hukum dan konstitusi harus adil.

Dengan demikian, keadilan bagi Aristoteles pertama-tama bukan konsep hukum melainkkan konsep moral yang menjadi jiwa konstitusi. Tuntunan bahwa konstitusi harus adil bagi Aristoteles menjadi penting karena masyarakat polis pada ghalib pluralistik (Aristoteles, 1998: Book ll, Chp. 1). Aristoteles percaya bahwa melalui konstitusi yang adil, polis atau negara kota (yang pada dasarnya berwatak pluralistik) dapat dibangun menjadi suatu kesatuan sebagimana layaknya keluarga yang secara moral terikat sebagai satu kesatuan. Konstitusi yang adil menjadi penting, karena negara kota sebagai suatu kesatuan terdiri atas individu-individu yang bebas dan setara, yang masing-masingnya tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Konstitusi menjamin bahwa kepentingan semua pihak dapat terakomodasi secara adil.

 

 

c. Masa Stoa

Stoa mengembangkan suatu pendapat tentang hukum kodrat dengan menerima suatu pengertian “Hukum kesusilaan alami” (natuuralijke zedewet) menurut ajaran ini ada satu hukum kesusilaan alamiah, ketuhanan yang menpunyai kekuasaan untuk memerintahkan yang baik dan menghalang-halangi apa yang bertentangan denganya. Dalam hukum kodratlah letaknya perbedaan antara apa yang baik dan apa yang jahat. Dalam hal ini “kodrat” dan “hukum” dianggap sama.

Stoa berpendapat bahwa hukum alam ini tidak tergantung dari orang, selalu berlaku dan tidak dapat diubah. Hukum alam ini merupakan dasar dari adanya hukum positif. Selain itu, ia berpendapat bahwa hukum positif dari suatu masyarakatalah setandar tentang apa yang adil, bahkan bila hukum tersebut diterima secara adil akan mewujudkan ketentraman .

II. MASA ROMAWI (ABAD III SM – ABAD V SM)

Pada masa Romawi, perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa Yunani, hal ini disebabkan para ahli pikir lebih banyak mencurahkan perhatianya kepada masalah bagaimana hendak menpertahankan ketertiban dikawasan kekaisaran Romawi yang sangat luas itu. Para filsuf dituntut memikirkan bagaimana caranya memerintah Romawi sebagai kerajaan dunia. Namun demikian ahli-ahli pikir seperti Polibius, Cicereo, Seneca, Marcus, aurelius. Banyak memberikan sumbangan penting pada perkembangan pemikiran hukum yang pengaruhnya masih tanpak hingga jaman moderen sekarang ini.

  1. Masa Cicero (106 – 43 SM)

Filsafat hukum Cicero dalam esensinya bersifat Stoa. ia menolak bahwa hukum positif dari suatu masyarakat (tertulis atau kebiasaan) adalah stantar tentang apa yang adil, bahkan jika hukum tersebut diterima secara adil, ia juga tidak menerima utilitas semata-mata adalah standar: keadilan itu satu hukum, yaitu mengikat semua masyarakat manusia dan bertumpu diatas satu hukum, yaitu akal budi yang benar diterapkan untuk memerintah dan melarang (Deligibus l, 15)
Menurut Cicero hukum terwujud dalam suatu hukum yang almiah yang mengatur, baik alam maupun hidup manusia. Oleh karena itu filsafat hukum Cicero dalam esensinya mengemukakan konsepsi tentang persamaan (equality) semua manusia dibawah hukum alam.

  1. Masa St.Agustine

Filssafat hukum yang dikembangkan oleh St.Agustine adalah doktrin hukum dan konsep hukum yang bersumber dari ajaran kristen katolik. Ia berpendapat bahwa hukum adalah berasaskan dari kemauan-kemauan pencipta manusia yang berlaku secara alimi dan bersifat universal.

III. ABAD PERTENGAHAN

  1. Masa Gelap (The dark ages)

Masa ini dimulai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi akibat serangan bangsa lain yang dianggap terbelakang datang dari utara. Abad pertengahan merupakan abad yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa adanya tuhan. Selama abad pertengahan tolak ukur setiap pemikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah diciptakan oleh Allah sang pencipta. sesuai dengan kepercayaan itu, hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang datangnya dari Allah. Oleh karena itu, untuk membentuk hukum positif manusia hanya ikut mengatur hidup, sebab, hukum yang ditetapkanya harus dicocokkan dengan aturan yang telah ada, yaitu sesuai dengan aturan-aturan agama. Hukum yang dibentuk mempunyai akar dalam agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut agama kristiani hukum berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung (Agustinus, Thomas Aquines), yaitu hukum yang dibuat manusia, disusun dibawah inspirasi agama dan wahyu. Sementara paham dalam agama islam hukum berhubungan dengan wahyu secra langsung (Al-Syaf’i dan lain-lain), sehingga hukum agama islam dipandang sebagai wahyu (Syari’ah).

  1. Masa Scholastik

Pada masa ini terjadi peralihan, dalam alam pikiran yunani terdapat empat aliran pikiran yang besar, yaitu Plato, Aristoteles, Stoa dan Epicurus. Sebagai akibat dan perbedaan pendapat pertentangan-pertentangan serta perselisihan dikalangan aliran-aliran ini, telah lahir ajaran baru yang disebut Ecletisisme. setelah ini, muncul masa lain yang dikenal dalam dunia filsafat sebagai masa Neo Platonisme dengan Platinus sebagai tokoh besar. Filsuf ini yang mula-mula membangun suatu tata filsafat yang bersifat ketuhanan. Menurut pendapatnya, tuhan itu hakikat satu-satunya yang paling utama dan luhur yang merupakan sumber dari segala-galanya. Dengan dasar dari filsafat Plato yang mengajarkan orang harus berusaha mencapai pengetahuan yang sejati. Maka Platinus mengatakan bahwa kita harus berikhtiar melihat tuhan. Sebab melihat tuhan itu tidak hanya dapat melalui berpikir saja, tetapi harus dengan jalan beribadah. Pandangan ini membuka jalan untuk mengembangkan ajaran kristen dalam filsafat Neo Platonisme lahir di Alexandria sebagai tempat pertemuan antara filsafat yunani dengan agama kristen.
Hukum alam tidak lagi dipandang sebagai hukum rasionalitas alam semesta yang impersonal,tetapi diintegrasikan kedalam suatu teologi dari suatu tuhan yang personal dan kreeatif. Greja juga telah mengkristalkan gagasan tentang jus dividum sebagai suatu jenis hukum yang jelas bersama tiga hukum yang lain, yang diakui oleh para yuris, sementara hubungan antara hukum Musa, Injil dan hukum alam muncul sebagai masalah khusus.

IV. ZAMAN RENAISANCE

Abad pertengahan, yang merupakan abad yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa tuhan, dimana kekuasaan gereja begitu besarnya mempengaruhi segala kehidupan, akhirnya berlalu dan muncul suatu zaman baru yang disebut zaman Renaisance. Zaman ini ditandai dengan tidak terikatnya lagi alam pikiran manusia dari ikatan-ikatan keagamaan, manusia menemukan kembali kepribadianya. Akibat dari perubahan ini, terjadi perubahan yang tajam dalam segi kehidupan manusia, perkembangan teghnologi yang sangat pesat, berdirinya negara-negra baru, ditemukanya dunia-dunia baru, lahirnya segala macam ilmu-ilmu baru dan sebagainya. Semua itu hanya akan terjadi oleh karena adanya kebebasan dari pada individu untuk menggunakan akal pikiranya tanpa adanya rasa takut.

Pada zaman ini perhatian pertama-tama diarahkan kepada manusia, sehingga manusia menjadi titik tolak pemikiran. Hal ini tidak berarti bahwa sikap religius pada orang-orang zaman ini hilang, melainkan sikap hidup religius terpisah dengan kehidupan lainya. Dizaman inilah para filsuf pada umumnya memisahkan urusan yang berkaitan agama dengan non agama, yang bisa disebut dengan adanya dikotomi antar urusan dunia dengan urusan akhirat.

Jean Bodin menekankan bahwa hukum tidak lain dari perintah orang yang berdaulat (raja) didalam menjalankan kedaulatnnya. Namun, kekuasan raja tidaklah melampaui hukum alam yang didekritkan tuhan. Bodin tidak membenarkan bahwa akal yang benar mempertaruhkan hukum alam dengan hukum positif dan kebiasaan. Bodin mengungkapakan bahwa, kebiasaan memperoleh kekuatan hukum pada pengesahan oleh penguasa secara tidak diam-diam.

V. ZAMAN BARU

Filsuf hukum yang paling terkenal pada abad tujuh belas adalah Thomas Hobbes (1588 – 1679) memutuskan tradisi hukum alam yang mengandung banyak kontraversi. Ia banyak menggunakan siatilah “hak alamiah” (law of nature) dan akal benar (right reason). Namun, yang pertama baginya adalah kemerdekaan yang tiap orang miliki untuk menggunakan kekuasaan (kekuatan)-nya sendiri menurut kehendaknya sendiri, demi preservasi hakikatnya sendiri, yang berarti kehidupanya sendiri. Kedua adalah asas-asas kepentingan sendiri yang sering didefinisikan dengan kondisi alamiah dari ummat manusia. Ketiga, kondisi alamiah dari ummat manusia adalah peperangan abadi yang didalamnya tidak ada standar perilaku yang berlaku umum.

Langkah yang krusial dari teori Hobbes adalah pengidentifikasian masyarakat dengan masyarakat yang terorganisasikan secara politik, dan keadilan dengan hukum positif. Kaidah-kaidah hukum adalah perintah dari penguasa (the sovereign), para anggota suatu masyarakat mengevaluasi kebenaran dan keadilan dari perilaku mereka, dengan mereferensi pada perintah-perintah yang demikian. Namun Hobbes juga mengatakan, walaupun penguasa tidak dapat melakukan suatu ketidak adilan, ia dapat saja melakukan suatu kelaliman (iniquity).

VI. ZAMAN MODEREN

Walaupun sebelumnya unsur logika manusia sangat berperan dalam perkembangan pemikiran hukum, namun dirasakan bahwa filsafat hukum dinilai kurang berkembang sebagai akibat adanya gerakan kodifikasi yang ada, yang pada mulanya orang kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah keadilan. Baru setelah banyak dirasakan kepincangan dalam kodifikasi-kodifisi karena berubahnya nilai-nilai yang menyangkut keadilan dalam masyarakat, membangkitkan kembali orang-orang yang mencari keadilan melalui filsafat hukum. Namun demikian pada masa kini ada tendensi peralihan, yaitu yang tadinya filsafat hukum adalah filsafat hukum dari masa filsuf, kini beralih kepada filsafat hukum dari para ahli hukum.
Rudolf von Jhering (1818 – 1892) menolak teori Hegel, karena Hegel menganggap hukum sebagai ekspresi dari kemauan umum (general will) dan tidak mampu melihat bahwa faktor-faktor utilitaritis dan kepentingan-kepentingan menentukan eksistensi hukum. Jhering juga menolak bahwa anggapan hukum adalah ekspresi kekuatan spontan dari alam bawah sadar (subconscious forcess) seperti yang dikatakan Savigny, karena Savigny tidak dapat melihat peranan dari perjuangan secara sadar untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Namun, seperti juga para hegelian,Jhering menganut orientasi kultural yang luas. kontribusi Jhering adalah keyakinanya bahwa penomena hukum tidak dapat dipahami tanpa pemahaman sistematik terhadap tujuan-tujuan yang telah menimbulkan (penomena hukum), studi tentang tujuan-tujuan itu yang berakar dalam kehidupan sosial, yang tanpa itu tidak akan mungkin ada aturan-aturan hukum. Tidak ada tujuan berarti tidak ada kemauan.

KEJAHATAN PERANG ISRAEL TERHADAP PALESTINA

Kutipan

KATA PENGANTA

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini dengan judul  Artikel Kejahatan Perang Israel Terhadap Palestina

 

Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Dalam makalah ini membahas tentang Artikel Kejahatan Perang Israel Terhadap Palestina

 

.Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap makalah ini, dan penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan khususnya pembaca pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Penulis

                                                                                                            sudir

 

 

KEJAHATAN PERANG ISRAEL TERHADAP PALESTINA

Kasus Posisi

Penegakan hukum pidana internasional berkaitan dengan hukum Humaniter berkaitan pengunaan senjata kimia terlarang yang dilakukan oleh Israel dan intervensi-intervensi asing dalam penyelenggaraan perperangan.

 Rumusan Masalah

Ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina pada perang perbatasan dijalur Gaza yang mengakibatkan banyak korban jiwa (sipil & angkatan bersenjata). Banyak anak kecil dan wanita yang meninggal, apakah mereka combantan?

Bagaimana pengunaan white-phosphorus (fosfor putih) yang termasuk senjata yang dilarang oleh Konvensi Pelarangan Menyeluruh Senjata Kimia (KPMSK). Pada tanggal 13 Januari 1993 diadakan penandatanganan KPMSK di Paris, di mana 130 negara menandatanganinya termasuk Israel?

Analisis Kasus

Hukum humaniter internasional memiliki sejarah yang singkat namun penuh peristiwa. Baru pada pertengahan abad XIX, Negara-Negara melakukan kesepakatan tentang peraturan-peraturan internasional untuk menghindari penderitaan yang semestinya akibat perang peraturan-peraturan dalam suatu Konvensi yang mereka setuju sendiri untuk mematuhinya. Sejak saat itu, perubahan sifat pertikaian bersenjata dan daya merusak persenjataan modern menyadarkan perlunya banyak perbaikan dan perluasan hukum humaniter melalui negosiasi panjang yang membutuhkan kesabaran.

Lembar Fakta ini menelusuri perkembangan hukum humaniter internasional dan memberi gambaran terkini tentang ruang lingkup dan pengertian hukum humaniter internasional bagi tentara maupun masyarakat sipil yang terperangkap dalam pertikaian bersenjata.

Pertama-tama, dibutuhkan suatu definisi. Apa arti hukum humaniter internasional? Kerangka hukum ini dapat diartikan sebagai prinsip dan peraturan yang memberi batasan terhadap penggunaan kekerasan pada saat pertikaian bersenjata. Tujuannya adalah:

• memberi perlindungan pada seseorang yang tidak, atau tidak lagi, terlibat secara langsung dalam pertikaiann – orang yang terluka, terdampar, tawanan perang dan penduduk sipil;

• membatasi dampak kekerasan dalam pertempuran demi mencapai tujuan perang.

Perkembangan hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan bagi korban perang dan dengan hukum tentang perang sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan hak asasi manusia setelah Perang Dunia Kedua. Penetapan instrumen internasional yang penting dalam bidang hak asasi manusia – seperti DUHAM (1948), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (1950) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak asasi manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang.

Selama keadaan perang atau keadaan darurat berlangsung, pemenuhan hak asasi tertentu mungkin dibatasi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengijinkan Negara melakukan upaya-upaya yang bersifat sementara mengabaikan beberapa kewajiban Negara berdasarkan Kovenan “ketika terjadi keadaan darurat yang mengancam keselamatan bangsa,“ tapi hanya “sejauh yang sangat dibutuhkan oleh keadaan yang bersifat darurat.” Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia berisi aturan yang sama. Secara berkala, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan bagi Kaum Minoritas melakukan pembahasan tentang Negara dalam keadaan darurat dan penghormatan hak asasi manusia dalam situasi demikian.

Namun, kebutuhan agar hak asasi manusia tetap terjaga walaupun dalam waktu perang telah mendapat pengakuan sepenuhnya; Pasal 3 dari empat Konvensi Jenewa tentang hukum humaniter 1949 menyatakan bahwa pada masa pertikaian bersenjata seseorang yang dilindungi konvensi “dalam kondisi apapun diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, keturunan atau kekayaan, atau kriteria sejenis lainnya.”

Dalam sidang ke-43 Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan bagi Kaum Minoritas (5-30 Agustus 1991), sebuah laporan dari Sekretaris Jenderal tentang pendidikan sehubungan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia saat terjadi pertikaian bersenjata, disajikan dalam Bagian 4 dari ketentuan agenda (E/CN.4/Sub.2/1991/5). Dua tahun sebelumnya Sub-Komisi menetapkan resolusi 1989/24 tentang “Hak Asasi Manusia pada Masa Pertikaian Bersenjata.

Resolusi No. 1990/60 yang mengakui peran penting Komite Palang Merah Internasional dalam menyebarkan hukum humaniter internasional dan mengajak Negara-negara untuk memberi perhatian khusus pada pendidikan bagi semua anggota keamanan dan militer lainnya, dan semua badan penegak hukum, mengenai hukum internasional tentang hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang berlaku ketika terjadi pertikaian bersenjata.

Tiga arus utama memberi kontribusi terhadap penyusunan hukum humaniter internasional. Ketiga arus itu adalah “Hukum Jenewa,” diberikan oleh Konvensi dan Protokol internasional yang terbentuk berdasarkan sponsor Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dengan perhatian utama pada perlindungan korban pertikaian; “Hukum Den Haag,” berdasarkan hasil Konperensi Perdamaian di ibu kota Belanda pada 1899 dan 1907, yang pada prinsipnya mengatur sarana dan metode perang yang diizinkan; dan usaha-usaha PBB menjamin penghormatan hak asasi manusia pada pertikaian bersenjata dan membatasi penggunaan senjata-senjata tertentu.

Dunia mengecam atas perbuatan yang dilakukan oleh Israel yang memakan korban yang besar. “Angkatan Darat Israel menyebutkan jumlah korban tewas Palestina selama serangannya terhadap daerah kantung yang dikuasai HAMAS itu sebanyak 1.166 tewas, 295 di antara mereka warga sipil, sementara pihak Palestina menyatakan 1.417 orang tewas, 926 warga sipil”. [1]

 

Bukankah ada banyak selisih yang terjadi pada jumlah korban sipil yang nilainya hampir mendekati 1.000 orang yang tewas dan belum yang luka-luka bahkan cacat seumur hidup. Diantara serangan Israel yang membantai banyak anak kecil dan perempuan, kejahatan perang paling jahat adalah penggunaan white phosphorus yang sangat mengerikan dan dilarang oleh dunia karena senjata kimia itu bukan saja mampu membunuh dengan cepat namun menimbulkan siksaan yang sangat mengerikan.

Terdapat sebuah artikel yang mampu menjelaskan lebih detail terkait penggunaan fosfor putih (white phosphorus) sebagai berikut :

“Dalam sistem periodik, fosfor berada pada perioda ke-3. Fosfor memiliki beberapa bentuk alotrop diantaranya adalah fosfor merah, fosfor putih dan hitam. Fosfor putih bentuknya lunak, titik lelehnya rendah dan kadang – kadang berwarna kekuning-kuningan sehingga sering disebut sebagai fosfor kuning. Fosfor putih sangat reaktif dan beracun. Fosfor putih terbakar ketika bersentuhan dengan udara dan dapat berubah menjadi fosfor merah ketika terkena panas atau cahaya. Fosfor putih juga dapat berada dalam keadaan alfa dan beta yang dipisahkan oleh suhu transisi -3,8°C. Fosfor merah kurang reaktif (lebih stabil) dan relatif tidak beracun serta menyublim pada 170°C pada tekanan uap 1 atm, tetapi terbakar akibat tumbukan atau gesekan Fosfor hitam mirip dengan grafit. Fosfor ini dapat dibuat dengan memanaskan fosfor putih pada tekanan tinggi. Fosfor hitam tidak stabil dan pada pemanasan 550oC berubah menjadi fosfor merah. Alotrop fosfor hitam mempunyai struktur seperti grafit atom-atom tersusun dalam lapisan-lapisan heksagonal yang menghantarkan listrik. Dalam dunia militer, fosfor putih (white phosphorus), dikenal dengan sebutan Willy Pete. Bahan kimia ini digunakan untuk menandai dan menyamarkan serta dapat difungsikan sebagai senjata pembakar. Serbuk ini digunakan untuk menghancurkan senjata lawan atau memperpendek jarak pandang musuh. Jika digunakan untuk menyamarkan, fosfor putih dicampur dengan material lain sehingga mudah terbakar serta mengeluarkan asap tebal berwarna putih.” [2]

 

 

Dalam artikel diatas telah jelas dipaparkan bahwa senjata ini bukan hanya akan menimbulkan suatu efek kematian tapi juga penyiksaan karena sebelum terjadinya kematian , korban harus merasakan kesakitan luar biasa akibat panas yang di timbulkan ketika mengenai kulit maupun terhirup sampai membakar paru-paru.

Oleh karena itu seharusnya Negara-negara di dunia wajib menuntut keadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh Israel karena pelanggaran atas penggunaan senjata terlarang dan penyiksaan itu telah di atur pada :

  • Undang-undang ratifikasi Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya) No 6 tahun 1998.
  • konvensi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan Konvenan Internasional. “… menghormati pasal 5 DUHAM dan pasal 7 kovenan Internasional tentang Hak sipil & politik . Larangan terhadap penyiksaan bersifat mutlak sehingga semua negara wajib mengambil tindakan legislative, administrative, yudisial atau tindakan lainya yang efektif untuk memastikan pencegahan penyiksaan [3]

Banyak sekali para wartawan dari manca Negara yang meliput kejahatan yang dilakukan oleh Israel di sepanjang jalur gaza mulai bulan desember 2008 sampai bulan januari 2009 dengan fakta.

Bahwah Israel terbukti telah menggunakan fosfor putih yang tlah dilarang dunia sebagai senjata kimia yang harus dimusnahkan dan tidak boleh dipergunakan.Dan lihat bagaimana tentara Israel memperlakukan anak balita yang mungkin baru bias berjalan dengan mengacungkan senjata M-16 kearah kepala bocah kecil tak berdosa itu? Sekarang lihatlah para warga Palestina yang tertindas, apakah mereka tampak seperti combatan? Dan pantaskah mereka diperlakukan seperti itu?

Sekarang lihatlah seorang ayah yang melindungi anaknya dari hujan peluru pasukan bersenjata Israel yang terekam oleh kamera. Apakah mereka combatan? Apakah mereka bersenjata mematikan?

Banyak sekali bukti-bukti yang dimiliki media untuk menunjukan kekejaman dan pelanggaran berat Pidana Internasional juga melanggar hak asasi paling utama yaitu kehidupan. Sampai detik ini belum ada upaya yang berarti yang mampu diperlihatkan oleh PBB sebagai Lembaga Internasional yang memiliki misi utama menjaga perdamaian dunia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan dan Saran

Israel telah melakukan kejahatan perang (war crime) dan termasuk kejahatan pidana berat internasional yang telah di kecam oleh seluruh Negara yang tergabung dalam PBB. Kenyataan sampai saat ini pelanggaran atas konvensi-konvensi yang dibuat antar Negara bahkan melibatkan dunia internasional belum mampu memberi keadilan atas hukum internasional. Selalu Negara-negara adidaya yang mampu menguasai dan mempermainkan semua perjanjian baik tertulis ataupun kebiasaan internasional.

Saran dari saya adalah membuat suatu organisasi atau lembaga baru yang menghilangkan diskriminasi hak veto dan pemersatu Negara-negara berkembang juga Negara kecil agar mampu melawan Negara-negara maju dan besar sehingga mampu tercipta perdamaian dan menghapus mafia besar yang selalu membuat carut-marut yang terjadi di ranah internasional. Bahkan krisis ekonomi global yang terjadi akibat inflasi keuangan Amerika akibat biaya perang tidak akan pernah terjadi lagi. Pada intinya Negara-negara kecil harus bersatu dan berani melawan mafia hukum internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

http://www.komnasham.go.id/portal/files/Lembar_Fakta_13_Hukum_Humaniter_Internasional_&_HAM.pdf

http://jupri.wordpress.com/2009/01/14/israel-gunakan-senjata-pemusnah-massal-fosfor-putih/

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52678:pbb-israel-dan-palestina-lakukan-kejahatan-perang&catid=16:internasional&Itemid=29

http://beritasore.com/2009/11/06/pbb-serukan-pengusutan-kejahatan-perang-di-gaza/

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kejahatan_perang&action=edit

BUKU :

Rona K.M. Smith, dkk . Hukum HAM. PUSHAM UII. Yogyakarta: 2008

 

 

 

 

 

 

 

 


[2]  http://cafepojok.com/forum/index.php?s=6d7b2be8b1ec15c8c1809ba824881088 diakses pada 13.1.2010  14.12WIB

[3]  Rona K.M. Smith, dkk . Hukum HAM. PUSHAM UII. Yogyakarta: 2008. Hal : 155

Sejarah Dan Perkembangan Pidana Denda

BAB II

 Pembahasan
Hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana di fungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan. dalam hal ini Simons mengatakan bahwa stelsel pidana merupkan bagian terpenting dari KUHP. Lebih jauh lagi Koesnoen S.H. mengemukakan bahwa kedudukan pidana sangat penting dalam politik kriminal, lebih penting dari hokum dari hokum pidana nya sendiri.
Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana. Harta benda yang manakah yang di maksudkan?
Apabila kita perhatikan bunyi ketentuan KUHP maupun UU lain maka jelaslah bahwa harta benda yang dimaksudkan adalah dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natura atau barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.
Sebagai salah satu jenis pidana denda , tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuatan undang-undang) tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang (eksekutif) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan.
Selanjutnya efektifitas suatu pemidanaan tergantung pada suatu jalinan mata rantai tahap-tahap atau proses sebagai berikut:
a. Tahap penetapan pidana (denda) oleh pembuat undang-undang,
b. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana (denda) oleh pengadilan, dan
c. Tahap pelaksanaan pidana (denda) oleh aparat yang berwenang.
Tetapi di samping faktor-faktor diatas, efektifitas pidana denda itu sangat tergantung pula pada pandangan dan penilaian masyarakat terhadap pidana denda. Apabila masyarakat masih melihat pidana denda sebagai hal yang kurang memenuhi rasa keadilan.

 

I. Sejarah Dan Perkembangan Pidana Denda
Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan.                   Korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang. Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana penjara. Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatifkan dengan penjara. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan mendapatkan pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hukum pidana denda yang dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar.
Pada penelusuran sejarah tentang pidana denda, diketahui bahwa cara pemidanaan pidana denda amat tua, akan tetapi jalan kemenangannya baru dimulai seratus tahun terakhir. Tentang sejarah penerapan pidana denda, ada 4 (empat) periode cara penerapannya yaitu sebagai berikut.

a.  Pada awal abad pertengahan dengan dikenal sebagai sistem ganti rugi atau sistem di mana semua perbuatan pidana diselesaikan dengan sistem pembayaran uang, binatang atau sejenisnya menurut daftar tarif yang sudah ditentukan. Pada periode ini penjara tidak dikenal dan jenis pekerjaan utama adalah pertanian.

b.  Terjadi pada akhir abad pertengahan, dengan berkembangnya jumlah penduduk, terjadilah banyak permasalahan sosial, kemerosotan ekonomi dan peningkatan kejahatan terhadap harta kekayaan, sehingga melahirkan suatu sistem untuk menyakiti penjahat melalui penerapan pidana secara kasar.

c.  Pada 1600-an sampai Revolusi Industri, yang berkembang pada masa itu adalah penerapan pidana penjara, yang mengalami berbagai macam perubahannya.

d.  Pada abad kedelapan belas dengan ditandai munculnya pidana mati, sebagai upaya untuk menakut-nakuti rakyat miskin yang sudah kebal terhadap pidana perampasan kemerdekaan.

2. Sistem Pembayaran Pidana Denda

Mengacu pada pengertian “sistem pemidanaan” sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab terdahulu, maka hakikat dari sistem pidana denda adalah mencakup keseluruhan ketentuan perundang‑undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan/dioperasinalisasikan/difungsionalisasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (denda).             Sebagaimana telah disinggung, bahwa setiap jenis pidana apapun selalu memiliki ciri/karakteristik tersendiri. Demikian pula halnya dengan pidana denda, selain memiliki ciri yang terwujud dalam kebaikan dan kelemahannya, juga memiliki ciri lain yang menonjol yakni bersifat ekononomis. Oleh sebab itu pidana denda mempunyai nilai relatif, artinya mudah berubah nilainya karena pengaruh perkembangan ekonomi suatu masyarakat, baik dilihat secara nasional maupun internasional.

Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (privaat).  Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu.

  1. Sistem adalah adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu.

3. Kelemahan dan kekurangan Pidana denda

Setiap jenis sanksi pidana apa pun pada prinsip mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Disadari atau tidak, acapkali sorotan tajam lebih condong mengarah pada kelemahan/keburukannya dibanding menyoroti sisi kebaikannya. Terlebih apabila itu menyangkut apa yang disebut “pidana” yang oleh sementara kalangan selalu digambarkan sebagai perlakuan perlakuan yang kejam.

A. Kelemahan-kelemahan yang terkandung pada pidana denda, yakni :

1.  Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah.

4. Efektifitas pidana denda.
Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh bauk dalam bidang legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Menurut Muladi dan Barda Nawawi arief, dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai:
a. System penerapan jumlah atau besarnya pidana.
b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif indonesia, maka pertama-tama kita bertolak dari ketentuan pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa:
1. Pidana pokok, terdiri dari:
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, terdiri atas:
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman keputusan hakim.
Berdasarkan urutan pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok yang paling ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian. Berbeda dengan Rancangan KUHP pada pasal 58 ayat (2) yang tegas-tegas menyatakan bahwa:” urutan pidana pokok diatas menentukan berat ringan nya pidana”.
Pidana denda dalam KUHP diancam terhadap seluruh tindak pidana pelanggaran (dalam buku III KUHP) dan juga terhadap tindak pidana kejahatan (dalam buku II KUHP), tetapi kejahatan-kejahatan ringan dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kebanyakan pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan atau penjara. Muladi dan Barda nawawi mengemukakan bahwa “sedikit sekali” tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda: untuk kejahatan dalam buku II hanya terdapat dalam satu delik, yaitu dalam pasal 403, sedangkan untuk pelanggaran buku III hanya terdapat dalam 40 pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

Kesimpulan
Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Tetapi walaupun sudah lama di kenal tapi pidana denda di indonesia ini masih tergolong “Miskin”, hal ini di mungkin merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan.
Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana.
pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuatan undang-undang) tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang (eksekutif) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Penutup
Demikianlah makalah ini saya buat, pasti banyak kesalahan dan kekurangannya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            DAFTAR PUSTAKA
1. Lokman, loebby, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda. Jakarta, BPHN Dep.Keh.RI, 1992
2. M. Hamdan,”Politik Hukum Pidana” Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1974
3. Muladi dan Barda Nawawi A. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni. 1992
4. Soedjono D, “Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum” Jakarta, Rajawali Press. 1984

PENGERTIAN, KLASIFIKASI, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

PENGERTIAN, KLASIFIKASI, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pengertian Hak Dan Kewajiban
Dalam konteks kata hak dan kewajiban adalah mengandung 2 kata yaitu hak dan kewajiban. Dari masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri. Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi harus pihak yang menerimannya lah yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak bisa berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri contohnya hak mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan pengajaran ini adalah tergantung dari diri kita sendiri, kalau memang menganggap bahwa pengajaran itu penting bagi kita pasti kita akan senagtiasa akan belajar atau sekolah atau mungkin kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap itu tidak penting pasti tidak akan melakukan hal itu.

Kata yang kedua adalah kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Hubungan Warga Negara Dengan Negara
Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan(role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara.[i]

Prinsip Hak Asasi Yang Terkandung Dalam Ayat Al-qur’an Sebagai Berikut:

  1. Hak untuk hidup.
  2. Hak atas milik pribadi dan mencari nafkah.
  3. Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi.
  4. Hak dan berpendapat dan berserikat.
  5. Hak kebebasan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antara pemeluk agama.
  6. Hak persamaan di depan hukum dan membela diri.
  7. Hak kebebasan dari penganiayaan.
  8. Hak kebebasan dari rasa takut.[ii]

Rakyat, Statusnya, Hak-Haknya, Dan Kewajibannya

Rakyat terdiri dari nonmuslim, yang nonmuslim ini ada yang disebut Kafir Dzimi dan ada pula yang disebut musta’

Kafir Dzimi adalah warga nonmuslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, dan harta. Sedangkan musta’min adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan musta’min tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Persamaannya, kedua-duanya adalah nonmuslim.

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A’la al-Maududi mengebutkan hak-hak rakyat itu adalah:

  1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
  2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
  3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
  4. Terjamin kebutuhan hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak yaitu:

Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan hak-hak umum. Hak umum itu mirip apa yang disebut Abdul Qadir Audah.

Dari uraian diatas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah Ijtihadiyah. Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari Maqasidu syariah, maka hak rakyat itu tidak lepas dari Maqasidu syariah dalam arti yang seluas-luasnya.

Apabila kiata sebut hak imam adalah untuk mentaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.

Disini dampak kembali bahwa focus interest adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hak ini tidak lah berati bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetap, justru dengan melaksanakan kewajiban yang sebaik-baiknya bearti memenuhi hak pihak lain. Imam yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berati memenuhi hak rakyat, dan rakyat melaksanakan kewajibannya bearti pula memenuhi hak si imam.

Tugas-tugas dan hak-hak rakyat ini rinciannya dapat digariskan oleh ahl al-hall wa al-‘aqd sebagai lembaga kekuasaan tertinggi. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban imam. Sudah tentu rinci tersebut dalam batas-batas kemaslahatan bersama.[iii]

 

 

Rabi’ memulai pembahasannya tentang negara atau kota (al-daulat au al-madinat) berdasarkan kengataan sosial,bahwa manusia adalah jinis makhluk yang saling memerlukan sesamanyauntuk mencukupi kebutuhannya. Tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tampa ada bantuan dari dan dengan orang lain.karena itu, satu sama lain membutuhkan agar bertahan hidup, dan untuk memperolehnya memerlukan kerjasama, mendorong mereka berkumpul disuatu tempat, agar mereka saling tolong menolong dan memberi. Proses itu lah, menurut Rabi’, yang membawa terbentuknya kota-kota, dan akhirnya menjadi negara. Tabiat manusia yang demikian, baginya, karena ciptaan allah.

“sesungguhnya alla menciptakan manusia dengan tabiat yang cenderung untuk berkumpul dan tidak mampu seorang diri memenuhi segala kebutuhannya tampa bantuan orang lain. Ketika mereka berkumpul di kota-kota dan mereka bergaul, dan karena mereka terdiri dari berbagai kelompok, maka dalam pergaulan dan kerjasama itu bisa terjadi persaingan dan perselisihan. Karena itu allah menurunkan peraturan dan kewajiban-kewajiban bagi mereka sebagia pedoman yang harus mereka patuhi, dan mengangkat seorang pemimpin bagi mereka yang bertugas memerihara peraturan-peraturan itu dan untuk mengurus urusan-urusan mereka, menghilankan penganiayaan dan perselisihan yang dapat merusak keutuhan mereka.

Pertimbangan untuk mengatur kemaslahan hidup manusia, prinsip nya menarik mamfaat dan menghindarkan kerusakan dlam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan adil syara.[iv]

Hak Dan Kewajibannya Imamah

            Di dalam hadis pun imamah ada yang baik dan ada yang buruk, dan imamah yang baik adalah imamah yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan di doakan oleh rakyatnya, sedangkan imamah yang buruk adalah imamah yang di benci oleh umatnyadan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya.

Oleh karena itu, imam itu suatu atau orang yang diikuti oleh semua kaum. Kata imamah lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kepada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imamah sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu didalam kepustakaan islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atao yang memimpin umat islam dan imam dalam arti yang mengimani shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah al-imamah al-udhum atau al-imamah al-kubra, sedang kan untuk yang kedua sering disebut al-imamah shugra. Biasanya, kata-kata imam hanya digunakan uantuk mengebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.

Hak-Hak Iamam

Al-mawardi mengebut dua hak imam, yaitu hak untuk mentaati dan hak untuk dibantu. [v]


1Erlita Drhevid Fellistgarini. Hak Dan Kewajiban Warga Negara. Hlam. 2

2Dr. J.Suyuthi Pulungan, M.A. ajraran, sejarah, dan pemikiran. Hlm. 12-15

3 Prof. H.A. Djazuli. Imprementasi Rambu-Rambu Syariah. Hlm. 63-64

4Ibn Abi Rabi’, Sulukal Al-Malik Fitadbir. Sejarah Dan Pemikiran Islam. Hlm. 101-102

5 T.M. Hasbi Ash-Shiddiegy. Ilmu Kenegaran Dalam Fiqh Islam. Hlm. 37